Sebut Ada Potensi Kesalahan hingga Algoritma di Sirekap, Pengamat IT Minta Publik Monitor Kecocokan Data

Jante Media, Jakarta – Heru Sutadi, Pengawas TI dan Direktur Eksekutif ICT Institute, mengatakan kemungkinan ada kesalahan pada aplikasi Cerecap. Hal ini sejalan dengan adanya ketidaksesuaian antara data suara di TPS dengan data suara yang tercatat pada sistem penghitungan suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kemungkinan kesalahan atau adanya algoritma bisa menyebabkan hanya segelintir pasangan calon yang mendapat persentase tertentu,” kata Heru kepada Tempo, Kamis, 15 Februari 2024.

Namun yang terpenting, kata dia, semua pihak, khususnya petugas di tempat pemungutan suara (TPS), harus memantau dengan baik data yang masuk. Harus dipastikan bahwa data yang diberikan dalam CERECAP konsisten dengan suara yang tercatat di TPS. “Kalau datanya benar, benar, berarti mungkin ada kesalahan atau algoritmanya rusak,” ujarnya.

Heru menjelaskan, konsep Cerecap adalah menginput data dan kemudian menjadikannya bagian dari tabulasi sensus nasional. Oleh karena itu, permasalahan yang terjadi belum tentu bisa dianggap sebagai penipuan. Setidaknya, kata dia, hingga proses akuntansi selesai.

“Angka yang ditunjukkan Cerecap bisa kita pantau. Apakah sesuai dengan kenyataan di TPS?” ujar Heru.

Menurut Heru, kontroversi data Cerecap harusnya menarik perhatian masyarakat. “Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa suara masyarakat yang diberikan di TPS dihitung dengan benar, mulai dari TPS hingga tingkat nasional.”

Ia mengatakan, data di CERECAP perlu dibandingkan secara cermat dengan data lapangan. Apalagi, kata Heru, setiap pasangan calon presiden-wakil presiden mempunyai pusat penghitungan masing-masing. Artinya ada data yang bisa diperiksa dan dibandingkan. Bahkan, jika ada yang tidak beres, hal itu bisa terlihat di area tersebut.

Mari kita kawal pemilu ini agar bisa menjadi demokrasi yang benar-benar jujur, sehingga kita bisa menjadi negara yang menyelenggarakan pemilu dengan baik, kata Heru.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru saja melaksanakan pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024. Penghitungan suara yang dilakukan dan dicatat di SIRECAP menunjukkan beberapa kejanggalan. Tiba-tiba menjadi populer dan “Sirecap” mulai menjadi trending di media sosial X.

Salah satu kesalahan Sirecap dilaporkan oleh akun X @MuhfadhilDS. Melalui sebuah video, ia memperlihatkan kesimpangsiuran antara data perolehan suara di TPS dengan data di Cerecap. Peristiwa tersebut dikabarkan terjadi di TPS 85, Jakarta Timur.

“Paslon 1 yang seharusnya mendapat 99 suara, mendapat 44 suara. Paslon 2 yang seharusnya mendapat 58 suara, mendapat 948 suara,” tulis akun itu dalam cuitan yang diunggah pukul 22.47 pada Rabu, 14 Februari 2024. Sedangkan paslon 3 masih memperoleh 87 suara.

Terkait dengan ketidaksesuaian data tersebut, Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, ketidaksesuaian data tersebut merupakan akibat dari ketidakakuratan teknologi komputer Ceyrecap saat membaca data yang dihasilkan dari foto-foto dokumen Formulir C1.

Terkait hal itu nanti akan diperbaiki pada pemilihan ulang di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kabupaten), kata Idham melalui permintaan pesan, Rabu malam, 14 Februari 2024.

Idham mengatakan, hasil pembacaan data Sirecap pada gambar Form C1 akan ditingkatkan. Ia mengatakan, hal itu akan dilakukan dalam Forum Rapat Ulang Panitia Pemilihan Daerah atau PPK di hadapan saksi dan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Panavasakam).

“Di sinilah Cyrecap berperan untuk mengelola dan mentransparansikan hasil pemilu di TPS,” kata Idham.

Hasil penghitungan awal berasal dari anggota Kelompok Pemungutan Suara Terorganisir atau KPPS. Tugas anggota KPPS adalah memotret dan mengunggah hasil penghitungan dari kertas flip chart C1 melalui aplikasi SireCAP. Jadi yang dibaca di website adalah hasil yang diunggah oleh anggota KPPS.

Riri Rahayu | IKSAN RELIUBUN

PILIHAN EDITOR: Kavalpemilu akan kembali pada 2024, Ainun Najib: Siapapun boleh memotret kalian hasil pemilu presiden TPS

Alamsbat menyerukan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) bermasalah pada Pilpres 2024. membaca sepenuhnya

Bantuan sosial atau bansos disalurkan kembali setelah pemilu. Apa pun? Baca selengkapnya

Komisioner KPU Betty Epsilon Idros membantah server Sirecap ada kaitannya dengan Alibaba di Singapura. Baca selengkapnya

Keamanan siber mengatakan komunitasnya menemukan Sirecap menggunakan layanan cloud, yang memiliki lokasi server di Tiongkok, Prancis, dan Singapura

Dewan Pimpinan Pemuda Daerah Panchasila Jatim mengaku menemukan kecurangan sistemik yang dilakukan KPU Sirekap. Baca selengkapnya

Ganjar mengungkapkan, TPN dan pendukungnya meragukan hasil quick count yang menempatkan pasangan nomor urut tiga di urutan terbawah. Baca selengkapnya

BPJS Kesehatan siap menurunkan biaya pelayanan kesehatan bagi petugas pemilu yang sakit sesuai aturan yang berlaku saat ini. Baca selengkapnya

Pemungutan suara Pilkada Jawa Tengah 2024 selanjutnya akan berlangsung di 114 TPS di 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Baca selengkapnya

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Kepulauan atau OIKN, Bambang Susantono mengatakan banyak investor asing yang menanyakan kelanjutan proyek IKN pasca pemilu. Baca selengkapnya

Ganjar meminta agar dirinya diawasi hingga proses penghitungan sebenarnya selesai. Baca selengkapnya

Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Tak Ingin Anggaran Bansos Dinaikkan, Kenapa?

Jante Media, Jakarta – Kepala Ekonom Universitas Indonesia dan Pendiri Institute for Economic and Financial Development (Indef) Faisal Basri menjawab pertanyaan soal kenaikan bantuan keuangan atau bansos menjelang pemilu 2024. Ia mengungkapkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani tak mau menambah anggaran bansos.

Faisal Barri menjelaskan anggaran lain harus dipangkas untuk menambah anggaran bansos. Namun sayangnya, sebagian besar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui kebijakan tersebut.

“Jadi ini membenarkan semua tindakan keras ini.” Saya dengar ibu Sri Mulyani tidak mau,” kata Faisal Basri di Jakarta Selatan, Senin, 5 Februari 2024.

Anggaran bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun, atau meningkat Rp20 triliun dari anggaran bansos tahun 2023 sebesar Rp476 triliun. Penambahan anggaran dapat dilakukan melalui sistem persetujuan DPR. Namun, Faisal Basri menilai proses peningkatan anggaran bansos salah secara moral. Kebijakan tersebut disetujui karena 82 persen anggota DPR mendukung Presiden Joko Widodo.

Penambangan anggaran bansos ini dilakukan sesuai dengan kebijakan penyesuaian otomatis anggaran APBN 2024. Pemerintah memutuskan membekukan anggaran sebesar Rp 50,14 triliun. Untuk itu, setiap kementerian/lembaga harus menyumbangkan 5 persen dari total anggaran sebagai dana cadangan.

Ia justru menyebut Sri Mulyani enggan menerapkan kebijakan tersebut. Faisal meyakini kebijakan tersebut merupakan keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Oleh karena itu, dia menilai Presiden bisa meminta langsung para menterinya untuk memotong anggaran. “Jangan kambing hitamkan Sri Mulyani. Apakah Sri Mulyani benar-benar punya kuasa untuk memotong anggaran? Saya tidak punya kuasa,” ujarnya.

Sebelumnya, dia mengatakan bansos merupakan program yang dianggarkan dalam APBN. “APBN itu undang-undang. UU APBN itu dibahas bersama seluruh parpol, fraksi di DPR, dan setelah jadi undang-undang menjadi kekuasaan negara bersama,” kata Sri Mulyani.

Ia juga menegaskan, pelaksanaan anggaran bansos akan terus dikawal. Sri Mulyani juga menegaskan, penerapan anggaran ini akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi saat ini.

Putri RIANI SANUSI | DI ANTARA

Pilihan Redaksi: Terbaru: Anies Kritik Revolusi Spiritual Jokowi Kalah Jauh, Ahok Minta Bansos Bak Zaman Kerajaan

Watchdoc merilis film dokumenter Dirty Vote tiga hari sebelum pemilu 2024. Watchdog merilis film Sexy Killer sebelum pemilu 2019. Baca selengkapnya

Polda Metro Jaya memberikan waktu pengiriman Surat Izin Mengemudi (SIM) yang habis masa berlakunya 14 Februari 2024. Baca selengkapnya

Film Dirty Vote berdurasi 24 jam melihat bukti-bukti kecurangan pemilu 2024. Beragam reaksi langsung diterima, termasuk dari Bawaslu dan Timses. Baca selengkapnya

Yuki Wardhana berpendapat bahwa peserta pemilu yang menampilkan alat peraga kampanye bertanggung jawab atas pengolahan akhir sampahnya. Baca selengkapnya

Film Suara Kotor Bongkar Politik Tong Babi Presiden Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Tantang Bukti Kecurangan Pemilu. Baca selengkapnya

Untuk memeriahkan pemilu 2024, Anda bisa menggunakan kembaran pemilu dengan desain berbeda. Berikut link twibbon Pemilu 2024. Baca selengkapnya

Mahasiswa di Bandung mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait pemilu dan bansos. Baca selengkapnya

Polri bersama TNI dan seluruh elemen bangsa siap menjaga keamanan proses pemilu hingga selesai. Baca selengkapnya

Bawaslu Walikota Tangsel meyakinkan bahwa APK yang diunduh akan segera dihapus untuk menghindari penumpukan. Baca selengkapnya

Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan Bulog telah menyalurkan 185 ribu ton beras untuk bansos sejak awal tahun 2024. Baca selengkapnya